Bumi Makin Panas. Itu adalah sebuah judul film Indonesia pada 1970-an. Bumi makin panas. Itulah kenyataan dalam beberapa tahun terakhir yang membuat banyak kalangan, baik pemerintah maupun LSM, kian gundah, yang mendorong mereka untuk melakukan sesuatu sebelum segala upaya menjadi telah ''terlalu sedikit dan terlalu terlambat'' (too little too late).

Pemerintah Indonesia agak mengagetkan mengambil inisiatif penting dalam menghadapi bencana pemanasan global. Karena, Indonesia sering dituduh sebagai negara ketiga penghasil emisi terbesar setelah AS dan Cina. Emisi yang muncul dari Indonesia bukan karena industri, tapi karena asap yang muncul dari kebakaran hutan apakah disengaja atau tidak. Dalam konteks ini, Indonesia dapat menjadi inisiator yang lebih kredibel jika lebih dulu berhasil mengatasi kebakaran hutan yang terus berlanjut, yang menghasilkan emisi dalam jumlah sangat besar. Keadaan ini kian diperburuk dengan terus berlangsungnya pembabatan hutan (deforestation) di Indonesia, baik yang legal maupun ilegal.

Bahwa bumi kian panas, sulit dibantah. Berbagai bentuk anomali dari perubahan iklim (climate change) akibat pemanasan global itu bisa disaksikan di mana-mana. Di negeri-negeri tropis, gejala itu bisa disaksikan mulai dari musim kemarau yang sangat-sangat panjang, yang kemudian diikuti dengan musim hujan yang tak menentu pula, yang menghasilkan banjir besar di mana-mana. Sedangkan di negara empat musim di belahan utara atau selatan, gejala itu terlihat pada berkurangnya salju pada musim dingin, yang dalam anomalinya, bisa disusul dengan datangnya salju dalam jumlah besar, yang mengakibatkan banyak manusia jadi korban.

Walhasil, jumlah manusia yang memerlukan bantuan karena bencana banjir dan gempa terus meningkat. Menjelang tahun 2000 lalu, jumlah mereka sudah mencapai 5,5 juta orang. Bencana alam, seperti banjir dan gempa, sampai tahun 1998 saja telah mengakibatkan jatuhnya korban tewas dan pengungsi yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan mereka yang menjadi korban perang. Dalam dasawarsa ini diperkirakan terdapat 25 juta orang pengungsi bencana alam; lebih dua kali lipat pengungsi politik yang mencapai jumlah 12 juta orang.

Semua bencana ini berkaitan dengan peningkatan pemanasan global. Menurut berbagai estimasi, temperatur permukaan bumi telah naik antara satu sampai dua derajat dalam beberapa dasawarsa terakhir; dan suhu itu terus meningkat sekitar 4 derajat menjelang akhir abad ini, yang membuat salju abadi di kutub utara dan selatan kian mencair; yang pada gilirannya membuat naiknya permukaan laut di mana-mana. Menurut perkiraan, jika air laut naik setengah sampai satu meter, jutaan manusia yang hidup di pesisir pantai Indonesia, Bangladesh, Nigeria, Mesir, dan lain-lain terpaksa menjadi pengungsi. Selanjutnya beberapa negara kepulauan seperti Maldives, Marshall Islands, dan Tuvalu, akan tenggelam, tidak bisa lagi didiami; diprediksi sekira 2.000 pulau-pulau kecil di Indonesia akan lenyap. Bahkan, 16 dari 19 megakota --termasuk Jakarta-- yang terletak di pesisir pantai terancam tenggelam, tidak hanya karena naiknya permukaan air laut, tetapi juga disebabkan penurunan permukaan tanah karena penyedotan air bumi yang tidak terkendali.

Lebih jauh, para ahli biologi kelautan misalnya memperkirakan, dengan meningkatnya pemanasan global, hampir seluruh terumbu karang dunia akan lenyap menjelang akhir abad ini. Sejauh ini, diperkirakan sekitar 70 sampai 90 persen terumbu karang di Lautan India sudah punah, terutama akibat meningkatnya suhu air laut.

Apa yang dapat kita lakukan dalam mengantisipasi dan menghadapi pemanasan global tersebut? Pertama-tama perlu peningkatan kesadaran publik (public awareness) tentang sebab dan akibat pemanasan global tersebut. Indonesia memang tidak bisa mengatasi sendiri masalah global ini. Tetapi, setidaknya masyarakat Indonesia bisa melakukan sesuatu yang sedikit banyak merupakan kontribusi penting dalam memperbaiki keadaan.

Dalam pembicaraan saya dengan berbagai organisasi atau LSM penyelamatan dan konservasi lingkungan hidup, hal penting yang dapat dilakukan adalah mencegah terus terjadinya pembalakan semena-mena dan tidak bertanggung jawab. Adanya kecenderungan dari sejumlah daerah mengeksploitasi hutan demi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) harus dicegah masyarakat secara bersama. Sementara masyarakat sendiri mesti disadarkan untuk tidak melakukan praktik-praktik merusak, seperti tebang dan bakar dalam membuka lahan pertanian atau perkebunan baru.

Dalam penumbuhan kesadaran seperti itu dan sekaligus kemauan melakukan program pencegahan eksploitasi hutan demi PAD, peranan pemimpin informal, seperti tokoh agama dan pemuka adat dan seterusnya sangat krusial. Melalui lembaga-lembaga yang mereka pimpin, seperti ormas, pesantren, dan lembaga adat, mereka dapat melakukan kampanye konservasi hutan dan alam lingkungan lain di tengah masyarakat luas; dan pada saat yang sama mereka juga dapat membawa masyarakat untuk terlibat dalam program-program konservasi. Beberapa contoh dalam hal ini sudah ada, sekarang tinggal melakukan duplikasi dan akselerasi.